Jakarta –
Kementerian Kesehatan RI buka suara soal viralnya pengobatan Ida Dayak. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap tenaga pengobatan tradisional melalui beberapa peraturan.
“Tentu kami akan memberikan pembinaan tentang pengobatan tradisional atau pengobat tradisional (hatra) termasuk hatra yang memiliki STPT (Surat Tanda Daftar Tabib),” jelas dr. Nadia kemudian menghubunginya. detikcom Selasa (4/4/2023).
Adapun acuan peraturannya PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, PERMENKES Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pendamping, PERMENKES Nomor 61 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris,” lanjutnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Masalah integrasi pelayanan kesehatan tradisional dengan pelayanan kesehatan konvensional juga diatur dalam PERMENKES nomor 37 tahun 2017. Menurut Dr. Nadia, tidak apa-apa orang beralih ke pengobatan tradisional sebagai alternatif.
Namun, ingat, jangan asal membawa rangkaian kasus ke jenis pengobatan ini. Misalnya jenis penyakit yang rawan dengan resiko fatal seperti kanker.
“Kita bina agar masyarakat tidak sakit, misalnya penderita kanker jangan sampai tertunda karena pengobatan tradisional,” ujarnya.
Padahal sudah ada metode yang bisa menyembuhkan 100 persen jika pengobatan dilakukan pada tahap awal, lanjutnya.
Secara terpisah, pengamat kesehatan Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap alternatif merupakan gambaran buruknya akses layanan kesehatan di Indonesia. Kebanyakan dari mereka biasanya tidak punya pilihan selain berobat ke pengobatan tradisional, karena ‘biaya’ berobat ke rumah sakit terlalu mahal.
Belum lagi di beberapa daerah terpencil atau daerah yang kekurangan dokter spesialis masalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis akibat beberapa kasus malpraktik. Ini tentu menjadi tugas pemerintah.
Simak Video “Rencana Ubah Status Jadi Endemik, Kemenkes RI Bicara dengan WHO”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/atas)