polaslot138
polaslot138
polaslot138
besti69
Indonesia Di Bawah Sanksi FIFA dan IOC Karena Menyangkal Israel

Indonesia Di Bawah Sanksi FIFA dan IOC Karena Menyangkal Israel

4 minutes, 37 seconds Read


Jakarta

Indonesia mendapat sanksi FIFA dan IOC karena menolak kehadiran Israel. Kini, Merah Putih kembali terancam dengan penalti serupa di Piala Dunia U-20 2023.

Undian Piala Dunia U-20 2023 di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Pengundian yang sedianya digelar pada 31 Maret dibatalkan menyusul berbagai penolakan terhadap Timnas Israel, salah satu peserta turnamen ini.

Beberapa tokoh politik Indonesia sebelumnya menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak Israel bermain di Indonesia.

Pembatalan undian Piala Dunia U-20 2023 menimbulkan tanda tanya bagi tuan rumah. Indonesia masih dihantui ancaman pembatalan Piala Dunia U-20 karena dianggap tak bisa menjadi tuan rumah.

Tak hanya itu, Indonesia bisa terkena sanksi FIFA jika membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Mulai dari dibekukan oleh FIFA, dikucilkan dari sepak bola internasional, hingga bahkan tidak dianggap sebagai tuan rumah turnamen olahraga kelas dunia.

Dalam sejarahnya, Indonesia sudah dua kali terkena sanksi olahraga akibat menolak kehadiran Israel. Ini terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1958 dan Asian Games 1962.

Kualifikasi Piala Dunia 1958

Pada tahun 1957, Indonesia menolak untuk bersaing dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958. Alasan politik menjadi dasar penolakan tersebut.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa melawan Israel akan menyebabkan kehilangan dukungan dari 14 negara Arab dalam perjuangan Indonesia merebut kembali West Papua di Sidang Umum PBB tahun 1957. RI membutuhkan dukungan internasional untuk merebut West Papua dari Belanda.

Keputusan pemerintah Indonesia menolak Israel mendapat dukungan penuh dari Gamal Abdul Nasser. Presiden Mesir mengirim pesan khusus agar Indonesia tidak main-main melawan Israel, karena bisa dilihat sikap Indonesia yang tidak simpatik terhadap negara-negara Arab yang menentang Israel.

Bertolak belakang dengan sikap pemerintah, PSSI tetap berusaha menggelar pertarungan antar kedua negara. PSSI menilai penolakan itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang dinilai lebih berbahaya daripada kehilangan dukungan dari 14 negara Arab.

PSSI langsung melobi FIFA dan menuntut pertandingan kandang-tandang dimainkan di tempat netral. Tiga utusan dikirim ke markas FIFA di Swiss, termasuk Kosasih Purwanegara yang menjabat sebagai wakil ketua, pada September 1957.

Pak Kosasih Purwanegara (berkacamata), Wakil Ketua PSSI tahun 1957. (Foto: Arsip Nasional Republik Indonesia)

PSSI mengajukan proposal ke FIFA untuk menggelar pertandingan melawan Israel di lokasi netral yang bisa diterima Israel. PSSI juga bersedia menanggung biaya perjalanan timnas Israel.

Usulan PSSI itu ditolak Israel, yang masih ingin menggelar laga kandang di Tel Aviv, namun tak mempermasalahkan laga tandang digelar di tempat netral. Indonesia dan Israel tidak sepakat sesuai batas waktu dari FIFA.

Komite eksekutif FIFA akhirnya mengeluarkan Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Indonesia dianggap mundur karena gagal menyelenggarakan pertandingan melawan Israel karena alasan politik.

Selain itu, Indonesia juga dikenakan denda sebesar 5.000 franc dari FIFA. Indonesia dianggap telah melanggar Pasal 6 Peraturan FIFA tentang sanksi bagi negara yang mengundurkan diri saat memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia.

[Halaman Selanjutnya: Asian Games 1962]

Pesta Olahraga Asia 1962

Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962. RI menyiapkan kompleks olahraga Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga paling bergengsi di Asia itu.

Hampir semua negara Asia diundang, kecuali Israel dan Taiwan. Faktor politik kembali ke penolakan Indonesia.

Seperti pada kualifikasi Piala Dunia 1958, Indonesia menolak Israel karena kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari perlawanan terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina.

Sementara itu, Indonesia menolak Taiwan karena hubungan dekat pemerintah dengan Republik Rakyat China (RRC). Pemerintah China yang mendukung perjuangan Indonesia mencaplok Papua Barat dan menghentikan pemberontakan PRRI-Permesta menganggap Taiwan bagian dari mereka dan bukan negara berdaulat.

Indonesia juga tidak mengakui kedaulatan Taiwan dan hanya mengakui pemerintahan China yang dipimpin oleh Mao Zedong. Karena itu, tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan.

Asian Games 1962 sukses digelar di Jakarta. Namun, penolakan Indonesia terhadap Israel dan Taiwan berbuntut panjang.

Salah satu pendiri Asian Games sekaligus wakil presiden Asian Games Federation (AFG) dan anggota International Olympic Committee (IOC), Guru Dutt Sondhi, tak mengakui penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Indonesia menilai perhelatan olahraga itu dikorupsi secara politik.

Pernyataan Sondhi tersebut mendapat tanggapan keras dari masyarakat Indonesia. Pria India itu dideportasi dari Indonesia dan massa menggeledah kedutaan India di Jakarta, sebuah insiden yang dikenal sebagai ‘Insiden Sondhi’.

Kontroversi Asian Games IV dibahas dalam pertemuan IOC di Lausanne, Swiss, pada 7 Februari 1963. Akibatnya, keanggotaan Indonesia di IOC dibekukan dan Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade 1964.

Hukuman ini bisa dibilang tidak biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, IOC menangguhkan salah satu negara anggotanya.

Indonesia dianggap melanggar aturan IOC dengan memasukkan politik ke dalam olahraga saat Asian Games 1962. Hukuman itu bisa dicabut dengan syarat Indonesia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.

Bukannya meminta maaf, pemerintah Indonesia justru geram dengan sanksi IOC tersebut. Presiden Soekarno menuding IOC juga bermain politik dengan melarang RRT bergabung sebagai anggota.

Soekarno kemudian menarik Indonesia dari keanggotaan IOC. Big Brother meluncurkan Olimpiade saingan yang disebut Ganefo di mana negara-negara berkembang berpartisipasi.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Indonesia, sebagai Panglima Revolusi Indonesia, dan sebagai Pemimpin Tertinggi Front Nasional, saya perintahkan Indonesia untuk keluar dari IOC,” tegasnya. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Konferensi Komite Front Nasional pada 13 Februari 1963.

“Tuan-tuan, selain perintah meninggalkan IOC, saya juga memerintahkan: Selenggarakan Ganefo, Pertandingan Pasukan Baru – Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis secepat mungkin,” tegasnya. .

Pembukaan Ganefo di Jakarta pada 10 November 1963. Foto: GetArchive

Ganefo sukses digelar di Jakarta pada 10-22 November 1963. Turnamen tandingan Olimpiade ini diikuti 2.700 atlet dari 51 negara, termasuk Palestina, di mana Republik Rakyat Tiongkok menjadi pemenangnya.

Ganefo kedua diadakan di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 1967 dan hanya diikuti oleh 17 negara Asia. Acara olah raga negara berkembang ini runtuh pada tahun 1970 dan itu adalah sejarah.

Indonesia bergabung kembali sebagai anggota IOC setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dan Taiwan hingga saat ini belum terjalin. ***

(bay/kotak)

Similar Posts