Jakarta –
Piala Dunia U-20 di Indonesia telah dibatalkan. Ketua PSSI Erick Thohir sudah memberikan lima poin penting dari potensi sanksi FIFA dan jangan bermimpi terlalu tinggi.
Piala Dunia U-20 dijadwalkan digelar di Indonesia di enam kota tepatnya pada 20 Mei hingga 11 Juni. Sayang, impian melihat pemain muda berbakat dari seluruh dunia pupus sudah.
Pada 29 Maret, FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Piala Dunia U-20 rencananya akan dimainkan di Argentina.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Jumat (31/3) Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara usai perjuangannya melobi FIFA di Qatar dalam konferensi pers di Istana Negara. Upaya Erick gagal, Indonesia harus menerima pil pahit.
Pernyataan Erick itu berisi lima poin penting setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Berikut adalah lima poin:
1. Semoga sanksi FIFA tidak terlalu berat
Erick Thohir mengaku FIFA belum menjatuhkan sanksi. Namun dalam waktu dekat, Erick dan PSSI akan dipanggil kembali untuk menghadapnya guna menerima hukumannya.
“FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia,” jelasnya di Istana Negara, Jumat (31/3).
“Saya menunggu undangan dari FIFA lagi setelah pertemuan Dewan FIFA dalam beberapa hari ke depan. Saya siap bertemu dengan FIFA lagi,” imbuhnya.
Ada dua sanksi yang tertunda, bisa berupa sanksi ringan atau sanksi berat. Kalau ringan hukumannya hanya sebatas denda dan pengawasan. Jika sanksinya berat, mari kita doakan agar tidak terjadi.
“Hukuman paling berat, kita tidak akan bisa mengikuti kompetisi di seluruh dunia sebagai tim dan klub nasional, juga berarti kemunduran bagi sepak bola Indonesia,” ujarnya.
“Kalau kita kena sanksi berat, ya maksudnya isolasi dari permainan, pembinaan wasit, pembinaan anak muda tidak menentu ke depannya, dan sebagainya. Di Indonesia, sepak bola adalah mata pencaharian,” jelasnya.
2. Banyak intervensi
Erick Thohir menyebut ada intervensi sana-sini yang menjatuhkan sanksi FIFA alias membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
“FIFA adalah otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan (dari berbagai pihak-red) yang telah disampaikan, tentu FIFA melihatnya sebagai intervensi,” ujarnya di Istana Negara, Jumat ( 31/3).
“Banyak FIFA menghukum jika ada intervensi pemerintah,” katanya.
“Kontrak tuan rumah (host commitment-red) sebagai negara dan juga daerah tuan rumah salah satunya menjamin keamanan. Tentu itu juga menjadi pertimbangan FIFA,” lanjutnya.
Baca selengkapnya tentang intervensi yang melibatkan dua gubernur sebagai city host, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster di sini.
(Halaman berikutnya, poin 3 sampai 5)